Bahas Demokrasi, Bawaslu Boltim Gandeng Kesbangpol

Boltim – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan melalui program ngobrol pemilu(Ngopi). Kegiatan digelar di kantor Bawaslu Boltim, Senin (9/2/2026) dengan tema pendidikan politik dan demokrasi.

Anggota Bawaslu Boltim Trisno Mais saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa ngobrol pemilu (Ngopi) merupakan tindak lanjut dari edaran Bawaslu RI terkait konsolidasi demokrasi.

“Ngobrol pemilu merupakan tindak lanjut kami untuk melakukan konsolidasi demokrasi pada non tahapan,” kata Trisno saat membuka kegiatan ngopi.

Dalam kesempatan itu Trisno memberikan apresiasi atas dedikasi dan dukungan Pemda Boltim. Pasalnya Kesbangpol selalu menjadi mitra Bawaslu dalam hal memberikan pendidikan politik ke masyarakat.

Trisno mengatakan pendidikan politik dan demokrasi menjadi penting, supaya masyarakat bisa lebih kritis dan aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan partisipatif.

“Terima kasih atas kerja sama, kami menyadari bahwa demokrasi jadi lebih baik jika ada partisipasi publik,” ujarnya.

Senada, Anggota Bawaslu Boltim Harmoko Mando menyampaikan bahwa selama ini pendidikan politik kepada masyarakat umumnya dilakukan pada masa tahapan pemilu. Namun, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu agar pendidikan politik juga dapat diperkuat di luar tahapan.

“Ini menjadi catatan penting bagi Bawaslu agar ke depan masyarakat dapat lebih memahami politik secara utuh dan berpartisipasi secara sadar dalam proses demokrasi,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Boltim, Ahmad Alheid menjelaskan pendidikan politik pada dasarnya merupakan tanggung jawab partai politik. Namun demikian, ia menilai kondisi politik di Boltim memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan daerah lain.

“Pilkada di Boltim bisa dikatakan cukup panas, bahkan dampaknya masih terasa hingga satu tahun setelah pelaksanaannya,” ujarnya.

Dia berharap kedepan regulasi serta penegakan hukum dapat lebih tegas dan jelas.

“Mengingat intervensi terhadap demokrasi di wilayah Boltim, khususnya pada Pilkada masih cukup tinggi,” jelas Ahmad.

Kemudian Kepala Sekretariat Bawaslu Boltim, Suharto Mokoginta menambahkan, kegiatan Ngopi merupakan tindak lanjut dari instruksi Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tetap melakukan penguatan demokrasi di masa non-tahapan.

“Pada kegiatan kali ini, kami menggandeng salah satu mitra strategis Bawaslu, yaitu Badan Kesbangpol. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menjadi wadah diskusi sekaligus evaluasi bersama dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” pungkasnya.