Bawaslu Sulut Bahas Polarisasi, Kampanye Hitam dan Hoaks
|
Boltim – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan konsolidasi, edukasi, kajian, evaluasi dan regulasi pemilu (Keker). Kegiatan tersebut diikuti secara daring 14 Bawaslu kabupaten/kota se-Sulut, pada Kamis (22/10/2026).
Untuk diketahui kegiatan perdana ini mengangkat
topik terkait polarisasi yang ada di media sosial, kampanye hitam, dan hoaks di pusat urban.
Adapun yang menjadi pemantik dalam kegiatan tersebut dari Bawaslu Kota Manado.
Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keker merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada masa non-tahapan. Menurutnya agar seluruh jajaran Bawaslu se-Sulut lebih memahami berbagai pelanggaran pemilu.
“Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan saksama, sehingga jajaran dapat melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang ada di pemilu dengan baik,” kata Ardiles.
Selanjutnya, Anggota Bawaslu Provinsi Sulut, Zulkifli Densi mengungkapkan, kegiatan keker pemilu diharapkan dapat memperkuat strategi pencegahan dan meningkatkan kualitas pengawasan.
“ Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang matang, sehingga ke depannya Bawaslu siap menghadapi berbagai dinamika pelanggaran pemilu,” ujar Zulkifli.
Adapun materi pertama disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Jakarta, Benny Sabdo. Dia mengatakan bahwa arus informasi yang cepat dan beragam dapat menjadi dinamika yang terjadi di kontestasi politik. Sehingga kata dia, terdapat beberapa dampak politisasi SARA dan kampanye hitam yang harus diantisipasi.
“Pertama distorsi pemilihan pemilih, kedua kualitas kompetisi, ketiga polarisasi, keempat menurun kepercayaan publik dan yang terakhir lemahnya legitimasi demokrasi,” kata Benny.
Menurut Benny, nalar harus selalu dijaga sehingga demokrasi dapat terawat dengan baik.
“Demokrasi bukan hanya berasal dari hasil pemilihan, melainkan bagaimana cara masyarakat memilih,” tutup Benny.
Selanjutnya materi kedua disampaikan Anggota Bawaslu Kota Manado, Heard Runtuwene.
Dalam pemaparannya dia menjelaskan bahwa pusat urban menjadi rentan, karena kota adalah simpul dari sebuah informasi dimulai dari akses internet yang tinggi, warga heterogen dan jejaring sosial yang padat.
Dia menambahkan, dengan adanya polarisasi yang terbentuk di media sosial, dampaknya warga menjadi mudah mempercayai kampanye hitam dan hoaks.
“Terdapat tiga hal yang mengganggu informasi di antaranya yaitu misinformasi, disinformasi dan malinformasi,” ujar Heard.
“Beberapa pola kerawanan yang perlu diwaspadai seperti peredaran grup tertutup, deepfake, politisasi SARA, dan delegitimasi penyelenggara,” pungkasnya.
