Dorong Pengawasan Partispatif, Bawaslu MoU dengan GAMKI Boltim

Boltim – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Boltim. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan agenda Ngobrol Pemilu (NGOPI), pada Senin (1/6/2026). MoU tersebut diharapkan adanya peran aktif dari GAMKI untuk turut melaksanakan pengawasan partisipatif.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Boltim, Trisno Mais, didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Boltim, Suharto Mokoginta.

Dalam sambutannya, Trisno Mais menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu, dukungan serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, menjadi kebutuhan yang sangat penting.

“Bawaslu sangat membutuhkan elaborasi dan kerja sama dari organisasi kemasyarakatan pemuda, masyarakat, maupun pemerintah,” kata dia.

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Boltim ini menyebut bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pihaknya membutuhkan dukungan berbagai pihak demi memperkuat pengawasan partisipatif.

Dia juga berharap sinergi antara Bawaslu dan GAMKI dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih konkret di masa mendatang.

“Saya berharap hari ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama yang lebih erat bersama GAMKI. Ke depan, kami berharap GAMKI dapat berkontribusi dalam pengawasan partisipatif sekaligus menjadi mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Boltim, Suharto Mokoginta, menyampaikan bahwa peran GAMKI maupun organisasi kemasyarakatan lainnya sangat penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu dan pemilihan.

“Kami berharap GAMKI dapat mengambil bagian dalam pengawasan partisipatif. Kehadiran dan keterlibatan organisasi masyarakat akan sangat membantu Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan,” kata Suharto.

Di sisi lain, Ketua GAMKI Boltim, Happy Malonda, menyatakan komitmen organisasinya untuk turut berperan aktif dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat, termasuk dengan melawan penyebaran informasi hoaks yang ada di media sosial.

Menurutnya, keberagaman latar belakang anggota GAMKI menjadi modal penting dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi.

“Sebagai organisasi kepemudaan, kami memiliki tanggung jawab moral untuk membantu meredam penyebaran hoaks serta mencegah praktik politik uang,” kata dia.

“Tentu hal ini tidak mudah karena membutuhkan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, namun kami akan terus berupaya menjalankan peran tersebut,” pungkas Happy.