Gelar Pekan Konsolidasi, Bawaslu Sulut Dorong Bangun Kesadaran Kolektif

Boltim — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Pekan Konsolidasi Kelembagaan. Kegiatan tersebut turut diikuti seluruh jajaran Bawaslu Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Senin (26/1/2026), kemarin.

Kegiatan tersebut dibuka Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh serta didampingi Anggota Bawaslu Sulut dan Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut.

Dalam kesempatan itu, Mewoh mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya dijaga pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga harus dirawat secara berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

“Demokrasi yang kuat tidak lahir secara instan pada hari pemungutan suara, tetapi dibangun melalui kesadaran kolektif, pengawasan partisipatif, serta keterbukaan informasi di masa non-tahapan Pemilu,” kata Mewoh.

Kemudian, Anggota Bawaslu Sulut, Stefen Linu menyampaikan materinya dengan tema Strategi Pencegahan dan Membangun Kesadaran Publik.

Dalam kesempatan itu, Linu menekankan pentingnya sinergi partisipasi masyarakat dan peran Humas Bawaslu dalam mengawal integritas Pemilu.

“Edukasi demokrasi merupakan proses sistematis untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terkait hak, kewajiban, dan kedaulatan rakyat dalam Pemilu,” ujar dia.

Tak hanya itu, Linu juga menguraikan perspektif partisipasi masyarakat yang tidak lagi ditempatkan sebagai objek semata, tetapi sebagai subjek pengawasan.

Menurut dia bentuk artisipasi tersebut meliputi partisipatif, aktif, hingga pasif, mulai dari keberanian melaporkan dugaan pelanggaran, keterlibatan dalam diskusi dan sosialisasi, hingga menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

“Tantangan yang dihadapi dalam membangun partisipasi publik, yaitu sikap apatisme, normalisasi pelanggaran termasuk politik uang dan politik kekerabatan, serta kesenjangan informasi di wilayah yang sulit akses informasi,” ungkapnya.

Meski begitu kata dia, untuk menjawab tantangan tersebut, Humas Bawaslu didorong menjalankan peran strategis sebagai edukator, katalisator, dan penjaga informasi.

“Pentingnya optimalisasi pendekatan digital (online) melalui media sosial, podcast, dan infografis untuk menjangkau generasi muda, pendekatan konvensional (offline) melalui media massa dan siaran pers, serta pendekatan kultural (grassroot) berbasis budaya lokal dan forum warga,” pungkasnya.

Dia pun menyoroti program pengawasan partisipatif yang telah dan akan terus dijalankan, seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Goes to Campus/School, Kampung Pengawasan, forum warga, komunitas digital, serta kerja sama dengan perguruan tinggi. Seluruh program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan di luar tahapan Pemilu.

“Evaluasi produktivitas kinerja kehumasan dan optimalisasi akun media sosial Bawaslu di seluruh kabupaten/kota juga menjadi perhatian utama guna memastikan informasi kepemiluan dan pengawasan dapat diakses secara luas, akurat, dan berkelanjutan,” pungkasnya.